Uang Muka dalam Pandangan Syariah

Ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli menggunakan uang muka. Sebagian ada yang membolehkan atas dasar kompensasi, sebagian lagi mengharamkanya. Dan menganggapnya sebagai memakan harta orang lain dengan bathil.

Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan istilah al-urbuun (نوبرعلا), namun kadang juga dibaca dengan cara berbeda, antara lain: al-‘arabun (نوبرعلا) dan al-‘urban (نابرعلا)

Jumhur ulama umumnya mengatakan bahwasanya jual beli urbun hukumnya haram. Yaitu dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah.

Di sisi lain ada juga yang berpandangan bahwa sistem jual beli dengan menggunakan uang muka hukumnya boleh- boleh saja. Salah satu yang berpendapat bolehnya jual beli urbun adalah madzhab Hambali. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Mughni karya Ibn Qudamah:

Imam Ahmad berkata tidak mengapa melakukan jual beli dengan sistem urbun. Dan hal itu dilakukan Umar ra. Diriwayatkan pula dari Ibn Umar bahwasanya ia membolehkannya. | Al-Mughni 175/4

Tidak hanya Imam Ahmad yang membolehkan, namun juga diriwayatkan dari Ibn Sirin dan Said bin Musayyib juga membolehkanya.

Dalil yang melarang

Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya dari kakeknya: bahwasanya Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. (HR. Ibn Majah)

Dalil yang membolehkan

Dari zaid bin Aslam: Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang jual beli urbun kemudian beliau menghalalkan (HR. Abdur Razaq)

Dalam fatwa DSN MUI juga telah dibahas mengenai hukum jual beli urbun atau dengan sistem uang muka ini. Sebagaimana tertera dalam fatwa nomor: 13 tahun 2000. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan uang muka dengan beberapa ketentuan:

Menetapkan: FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH

Pertama: Ketentuan Umum Uang Muka:

  1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabilakedua belah pihak bersepakat.
  2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
  4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
  5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
    (sumber: Dewan Syariah Nasional)

Baca selengkapnya, download klik di sini.

Judul: Uang Muka dalam Pandangan Syariah
Penulis: Muhammad Aqil Haidar, LC
Terbit: 23 Desember 2018
Penerbit: Rumah Fiqih Publishing
Halaman: 20
Legalitas: Waqaf/Gratis

Post Author: ibnumuslimid

Leave a Reply